BAB
1
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan
Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk
kepada era pemerintahan Soekarno.Salah satu penyebab yang melatarbelakangi
runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negeri
yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa
pemberontakan G30S/PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat
kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui
surat perintah sebelas maret atau Supersemar. Orde Baru hadir dengan semangat
"koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada
masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka
waktu tersebut,ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi
bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain
itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Kekuasan
Soekarno beralih ke Soeharto ditandai dengan keluarnya Surat Perintah
SebelasMaret (SUPERSEMAR) 1966. Setelah dikeluarkan Supersemar maka mulailah
dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga
tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin
besarnya kepercayaan rakya kepada pemerintah karena Soeharto berhasil
memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS
menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri
Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan
Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan
menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno. 12 Maret 1967 Jendral
Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini
menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.
II. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang saya buat, maka rumusan
masalah adalah seperti berikut :
1. Bagaimana dampak positif masa Orde Baru di bidang
Ekonomi?
2. Bagaimana dampak negatif masa Orde Baru di bidang
Ekonomi?
3. Apa saja yang ada dalam kehidupan ekonomi masa Orde
Baru?
III. Tujuan
Berdasarkan uraian yang saya buat, maka tujuannya
adalah seperti berikut :
1.
Untuk mengetahui dampak positif masa
Orde Baru di bidang Ekonomi
2.
Untuk mengetahui dampak negatif masa
Orde Baru di bidang Ekonomi
3.
Untuk mengetahui apa saja yang ada
dalam kehidupan ekonomi masa Orde Baru
1
BAB 2
ISI
I.
Keadaan Ekonomi Masa Orde Baru
Pada
masa Demokrasi Terpimpin, Negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh
kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi
swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada
usaha penyelamtan ekonomi nasioanl terutama pada usaha mengendalikan tingkat
inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat .
Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun
1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu
menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan
pemerintah.Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut :
2.3.1 Stabilisasi
dan Rehabilitasi Ekonomi
Ekonomi
yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi terpimpin, pemerintah menempuh
cara:
a. Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966
tentang pembangunan.
b. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni
program penylematan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program
pembangunan.
Program
pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama
stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendaliakan
inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi
adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari
kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin
berlangsungnya demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.Langkah-langakah yang diambil Kabinet pada saat itu yang
mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki
sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :
a. rendahnya penerimaan Negara
b. tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara
c. terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi
kredit bank
d. terlalu banyak tunggakan hutang luar negri
e. penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang
berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2. Debirokrtisasi untuk memperlancar kegiatan
perekonomian
3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil
Untuk melaksanakan
langkah-langkahpenyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
a.
mengadakan operasi
pajak
2
b. cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan
perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak
orang
c. penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran
konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara
d. membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor
Program
stabilisasi dilakukan dengan cara membendung laju inflasi.Hasilnya bertolak
belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak
namun inflasi berhasil dibendung (pada tahun 1967- awal 1968). Sesudah kabinet
pembangunan dibentuk pada bulan juli 1968 berdasarkan Tap MPRS
NO.XLI/MPRS/1968, kebijakn ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang
ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valas.
Sejak saat itu kestabilan ekonomi nasional relatif tercapai sebab sejak 1966
kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valas dapat diatasi.
Program
rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selam
10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial.
Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, perbankan disalahgunakan dan
dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Dampaknya
lembaga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata
hidup masyarakat.
1. Kerja Sama Luar Negri
Keadaan ekonomi
Indonesia paska Orde Lama sangat parah,hutangnya mencapai 2,3-2,7 miliar
sehingga pemerintah Indonesia meminta Negara-negara kreditor untuk dapat
menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan
dengan Negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang
menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan
digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor
bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai
kesepakatan sebagai berikut:
a. Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun
1968 ditunda pembayarannya hingga tahun 1972-1979
b. Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar
tahun1969 dab 1970 dipertimbangkan untuk ditunda juga pembayarannya.
Kemudian
kerundingan dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24 Februari 1967.
Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar
negri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang selanjutnya
dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan
itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahakn bantuan luar negri. Indonesia
mendapatkan penangguhan dan keinginan syarat-syarat pembayaran utangnya.
3
II. Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Ekonomi Orde
Baru
a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap
program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat
dilihat secara konkrit.
b. Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor
beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada
beras).
c. Penurinan
angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
d. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi
pendidikan dasar yang semakin meningkat.
e. Pembenahan sistem
ekonomi
III. Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru
a. Kerusakan
serta pencemaran lingkungan hidup dan summer daya alam.
b. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan
pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam.
c. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan
(marginalisasi sosial)
d. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat
dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
e. Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat
dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung
terpusat dan tidak merata.
f. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi
tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dam sosial yang demokratis dan berkeadilan.
g. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara
fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
h. Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya
kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar
seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut
menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menkelang akhir
tahun 1997.
i. Sentralisasi Kekuasaan
j. Tindakan Korupsi
k. Konglomerasi
Ekonomi
4
BAB IV
Penutup
I. Kesimpulan
Lahirnya orde
baru dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan
kondisi politik, keamanan dan ekonomi yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa
presiden Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat
G30S. Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil
langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden
Sukarnomengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto.
Perkembangan
politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu
setelah sidang MPRS 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah
Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan
umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua,
melakukan penataan politik luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB
serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara.
II. Saran
Dengan
permasalahan yang dialamai oleh pemerintahan pada masa Orde Baru, seperti
dengan banyaknya uatang luar negri bangsa indonesia untuk pembangunan, meskipun
pembangunan berjalan dengan lancar, tapi inonesia menanggung utang yang begitu
banyak. Selain itu, pemerintah pada zaman tersebut terjadi sentralisasi dalam
pemerintahan dan kegiatan ekonomi.
Oleh
karena itu penulis memberikan salah terhada permasalah tersebut. Yaitu lakukan
otonomi daerah kepada seluruh propinsi,sehingga potensi-potensi yang ada pada
dareah tersebut bisa dioptimalkan dengan seefisien mungkin. Harus terjadi
transparansi dalam sistem keuangan sehingga masyarakat bisa mengerti.
5
Daftar
Pustaka
http://susifkipsejarah2011.blogspot.co.id/2013/05/makalah-orde-baru.html
Sawitri, Indah, dkk. 2014. Sejarah Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial untuk SMA/MA XII. Surakarta:
Mediatama
LKS Sejarah Indonesia Kelas 12 Semester 2 Penerbit:
Kreatif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar